JOGJAGRID.COM : Panitia Seminar Nasional Reformasi Polri yang digelar di Gedung Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Kamis (13/3/2025) mengungkap rasa syukurnya karena acara itu berlangsung sukses, lancar dan menyasar target yang ingin dicapai.
Seminar yang diinisiasi Setjen DPD RI bekerjasama dengan Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama) itu menyoroti
tema 'Mewujudkan Polri Yang Bermartabat, Profesional dan Berintegritas'.
"Sebenarnya konsep awal acara itu adalah FGD (focus group discussion), tapi ternyata peserta yang mendaftar membeludak, sehingga akhirnya kami ubah konsepnya menjadi seminar," kata Wahyudi JN, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Reformasi Polri di Yogyakarta, Sabtu (15/3).
Wahyudi mengatakan pendaftar seminar itu mencapai lebih dari 250 orang. Pihaknya pun mengapresiasi gelaran itu dan berencana menggelar seminar kembali dengan tema yang berbeda dan lebih segar.
"Melalui seminar nasional ini kami membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengevaluasi dan mengapresiasi institusi kepolisian, yang belakangan sedang disorot, dari forum itu akan muncul harapan harapan ke depan yang lebih baik pada kinerja institusi Polri," kata Wahyudi.
Dalam seminar itu hadir sejumlah narasumber. Mulai Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH (Kapolda DIY), Eko Riyadi SH MHum (Dosen FH UII/Direktur Pusham UII), Dr Budi Wahyuni MM MA (Komisioner Komnas Perempuan RI 2015-2019), Dr Trisno Raharjo SH MHum (Dosen FH UMY), Dr Zaenal Arifin Mochtar SH LLM (Pakar HTN FH UGM/Peneliti Pukat), Jusman Dalle (Digital Strategist Consultant). Bertindak selaku Key Note Speaker H Tamsil Linrung (Waka DPD RI).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional itu mengatakan di masa lalu, setiap kali membicarakan tentang polisi, maka yang terbayang adalah sosok Jenderal Hoegeng yang bisa dibilang paling komplit, sehingga mewakili Polisi Indonesia. Namun kenangan positif tentang Polisi Indonesia tersebut terhapus oleh rentetan peristiwa, terutama setelah reformasi.
Menurut Tamsil, rentetan peristiwa yang mencederai citra polisi, dimulai tragedi yang melibatkan Fredy Sambo, mantan Kadiv Propam yang terseret dalam skenario pembunuhan Brigadir J, dan menjadi perhatian publik. "Begitu terjadi kasus Sambo, maka ini semua membalikkan citra positif kepolisian," katanya.
Tidak berhenti disitu, salah satu isu besar yang belakangan mengusik reformasi Polri adalah soal netralitas institusi ini dari kepentingan politik. Istilah 'Partai Cokelat' yang dipopulerkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencerminkan kekhawatiran akan keterlibatan aparat kepolisian dalam politik praktis. "Meski dilatari oleh isu politik pecah kongsi, narasi soal Parcok ini harus segera disikapi," ujar Tamsil.
Data survei menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada di angka 60%, naik setelah berbagai perbaikan dilakukan pasca kasus besar seperti Ferdy Sambo. Selain itu Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyerukan bahwa Polri harus lebih adaptif terhadap dinamika digital, dan responsif terhadap keluh kesah warganet.
Namun, yang dibutuhkan bukan sekadar respons reaktif terhadap tekanan opini publik, melainkan reformasi sistemik yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata, tanpa harus menunggu sorotan media.
"Jadi saya kira keteladanan Hoegeng ini kita nantikan kembali. Mudah-mudahan polisi kembali memasang foto Jenderal Hoegeng di mana-mana, dan selalu melihat apapun yang mau dia lakukan kemudian dia teringat tentang Jendera Hoegeng ini," kata Tamsil.
Sementara Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang hadir dalam kesempatan itu sebagai Kapolda DIY menegaskan komitmen Kepolisian untuk terus berbenah dan tidak antikritik. Di DIY kepolisian selalu berusaha memberikan kemudahan layanan dan respons cepat kepada masyarakat.
Salah satunya terkait kemudahan perizinan. Mengingat Jogja mengandalkan sektor pariwisata, maka unsur keramaian menjadi sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi. "Sehingga kami permudah izinnya, selama acara sesuai dengan batas norma," katanya.
Suwondo juga turut menyampaikan terkait kasus kejahatan jalanan yang terjadi di DIY. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meminimalkan kasus tersebut agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat. "Karena peristiwa kejahatan ini bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat datang ke Jogja untuk menyekolahkan anaknya, maka keamanan ini menjadi penting untuk terus digalakkan bersama," ucapnya.
Sementara dalam seminar itu, Dosen FH UII Eko Riyadi menilai institusi kepolisian sejak 2010 hingga saat ini cenderung tidak sipil. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan taruna Akpol yang lebih banyak fisik dari pada akademik. "Mereka lompat ketinggian tigA meter, mengguling-guling di aspal, tidak ada masalah. Tetapi ketika di kelas energinya habis. Seperti Dikdas empat matra itu disatukan tujuannya bagus agar Taruna saling kenal, tetapi perlu dicatat insitusi kepolisian, bukan militer," katanya.
Meski demikian Eko berpendapat sampai saat ini Polri masih terbuka. Salah satunya komitmen Kapolri agar selalu memberikan kritik. "Maka kami mendorong agar institusi kepolisian ini independen, jangan sampai menjadi alat," katanya.
Sedangkan Dosen FH UMY Trisno Raharjo menyoroti terkait penyidikan yang dilakukan kepolisian agar lebih hati-hati. Ia menyoroti beberapa kasus besar di tanah air yang seringkali diawali dari kurang kehati-hatian penyidik. "Misal kasus Afif Padang, lalu kasus Semarang, Vina Cirebon. Karena memang penyidikan ini sangat perlu hati-hati," ujarnya.
Advertisement
