JOGJAGRID.COM : Setjen DPD RI bekerjasama dengan Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama) menggelar Seminar Nasional Reformasi Polri di Auditorium Gedung Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Kamis (13/3/2025).
Seminar yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan baik masyarakat umum dan mahasiswa itu mengusung tema 'Mewujudkan Polri Yang Bermartabat, Profesional dan Berintegritas'.
Hadir sejumlah narasumber. Mulai Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH (Kapolda DIY), Eko Riyadi SH MHum (Dosen FH UII/Direktur Pusham UII), Dr Budi Wahyuni MM MA (Komisioner Komnas Perempuan RI 2015-2019), Dr Trisno Raharjo SH MHum (Dosen FH UMY), Dr Zaenal Arifin Mochtar SH LLM (Pakar HTN FH UGM/Peneliti Pukat), Jusman Dalle (Digital Strategist Consultant). Bertindak selaku Key Note Speaker H Tamsil Linrung (Waka DPD RI).
Dalam paparanya, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, salah satu pembicara kunci menyampaikan amanat reformasi yakni membuat polisi mandiri dan profesional.
Di tengah sorotan tajam publik atas rentetan kasus yang melibatkan oknum di kepolisian, ia menyebut saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri berangsur membaik.
"Survei atas kepercayaan pada Polri yang sebelumnya di bawah 60 persen sekarang mulai menanjak di angka 60 persen. Tapi katanya ini karena tekanan medsos. No viral, no justice. Ini saya kira perlu dijawab," ungkapnya.
Tamsil berharap reformasi Polri mampu menempatkan diri dan hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya jarak, seperti halnya polisi di negara Jepang.
"Sebenarnya konsep kita ada. Ada Bhabinkamtibmas. Tapi saya sayangkan kadang Polisi lebih dekat dengan konglomerat," ungkapnya.
Tamsil pun membeberkan, sejak munculnya kasus penembakan seorang ajudan oleh mantan perwira tinggi Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, hal ini juga turut menjadi ujian berat bagi instusi Polri.
Kepercayaan masyarakat terhadap korps Bhayangkara terus merosot dan terjadi situasi tidak kondusif di media sosial.
"Ketika dengar nama Polisi, yang terjadi jangankan mengamankan rakyat, rumah tangganya pun banyak bermasalah. Ada yang membunuh orang terdekat dan perlakuan yang luar biasa, belum lagi kasus lain," katanya.
Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dalam kesempatan itu memaparkan pandangannya selama memimpin Yogyakarta.
Suwondo menyebut Jogja memiliki tantangan serius yakni konflik antarsuku dan kejahatan jalanan.
Menurut Suwondo dua persoalan itu menjadi bom waktu apabila tidak segera ditangani.
"Dua kasus ini berpotensi konflik horizontal jika tidak segera diperbaiki," tegas Kapolda.
Menurut Suwondo tugas Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan.
"Jangan sampai reformasi tapi tidak tahu yang direformasi apa. Tugas polisi bukan hanya penegakan hukum, tapi meniadakan segala bentuk kejahatan dengan upaya preventif dan preemtif," ungkapnya.
Wahyudi JN, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Reformasi Polri menuturkan jika institusi Polri belakangan terus menjadi sorotan publik karena beberapa hal.
Menurutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan Polri dianggap telah melenceng dari tujuan sebagai pengayom dan pelindung rakyat
Menurut Wahyudi JN keempat faktor yang mempengaruhi Peran Polri yaitu, pengaruh politik, kasus korupsi dan kolusi, kurangnya akuntabilitas dan juga pengaruh militer.
Untuk pengaruh politik, Polri telah dituding menjadi alat politik bagi pemerintah dan rezim yang berkuasa. Hal itu yang menyebabkan Polri lebih fokus melindungi kepentingan politik daripada melindungi rakyat.
"Kemudian masalah korupsi dan kolusi, Polri dianggap telah terlibat dalam korupsi dan kolusi dengan berbagai pihak, termasuk oligarki dan kriminal. Hal ini menyebabkan Polri kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat," ujar Wahyudi.
Lebih lanjut dikatakan, cara memperbaiki peran Polri setidaknya ada sejumlah langkah. Yakni Reformasi Institusional, Pengembangan Kapasitas , Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian serta Pengembangan Kebijakan.
Advertisement
