JOGJAGRID.COM: Menyongsong pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DI Yogyakarta, menggelar deklarasi pemilihan damai oleh para pasangan calon (Paslon) Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se DIY sekaligus janji/ikrar netralitas Kepala Desa (Lurah) se-DIY, pada Jumat (11/10/2024) bertempat di Grand Pacific Hall.
Ketua Bawaslu DI Yogyakarta, Mohammad Najib menjelaskan, acara secara khusus digelar untuk mengajak seluruh calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota se- DIY untuk berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas, damai serta bermartabat.
Mohammad Najib juga meminta agar seluruh lurah, dukuh dan apatur pemerintahan desa lainnya, untuk menjaga netralitas.
Dalam acara “Jogja Nyawiji Awasi Pemilihan 2024: ini ratusan kepala desa, apatur pemerintahan desa dari seluruh DIY, termasuk juga serta unsur OPD Pemerintah Daerah DIY, jajaran Bawaslu, KPU, dan Jaga Warga, Panewu, Mantri Pamong Praja, serta Kepala Desa se-DIY, masing-masing berjanji untuk netral/ tidak berpihak pada salah satu paslon.
Najib pun mengaharapkan agar dalam penyelenggaraan Pilkada di DIY, tidak terjadi pelanggaran berat dan untuk itu perlu adanya keseriusan dan komitmen dari Paslon, termasuk para lurah yang rentan akan politik praktis.
“Kita harus mempertahankan peringkat DIY sebagai provinsi dengan nilai pelanggaran rendah,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Najib dengan tagline bersama masyarakat awasi Pemilu, Bawaslu tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam tugas mengawasi 3 misi dalam pencegahan pelanggaran Pilkada di DIY.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenti yang juga hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi gerakan “Jaga Warga”, yang membantu kerja pengawasan di masa Pilkada serentak, dan menyebut bahwa hal ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.
Lolly juga mengingatkan, agar masyarakat Yogyakarta tidka terjebak dalam politik identitas, karena Yogya adalah kota budaya yang bisa menerima perbedaan politik.
“Acara ini penting, karena Jogja Nyawiji untuk pengawasan Pemilihan 2024 hanya bisa dilakukan secara bersama. Untuk itu kepada semua pihak diharapkan dapat menjaga dan mengawasi pelaksanaan Pilkada yang berintegritas,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur DIY yang diwakili Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan, Pemda DIY harus memastikan setiap tahapan pemilu berjakan lancar, serta memastikan netralitas ASN, pada setiap lini pemerintahan baik di tengkat desa maupun Kota/Kabupaten hingga Provinsi. (*)
Advertisement
