 |
JOGJAGRID.COM : Focus Grup Discussion (FGD) menyikapi tahun politik 2024 digelar elemen Aliansi Bela Garuda (ABG) di Kampung Mataraman Bantul Yogyakarta Minggu 22 Oktober 2023.
Dalam FGD itu hadir sejumlah narasumber seperti Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, hingga Ketua Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DIY Muhammad Syaifudin.
Totok Ispurwanto selaku Ketua Aliansi Bela Garuda mengatakan dalam forum itu pihaknya mendukung penuh terwujudnya proses pemilu 2024 yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
"Kami menolak dan menentang adanya praktek politik identitas dalam proses pemilu 2024," kata Totok.
Totok mengatakan politik di Indonesia selalu mengalami ketidakstabilan.
Hal ini terjadi akibat sistem pemerintahan yang berganti-ganti. Pada era reformasi, demokrasi di Indonesia sudah jauh lebih baik dari era sebelumnya.
Namun, hal yang sangat melekat dengan politik di negara ini adalah politik identitas.
"Politik identitas merupakan pembagian identitas politik yang dianut oleh warga negara berdasarkan arah politiknya," kata dia.
Kelompok sosial yang merasa didiskriminasi negara dan pemerintahan yang didominasi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan melahirkan politik identitas tersebut.
Sederhananya politik identitas adalah kegiatan berpolitik yang didasarkan pada identitas yang sama yakni kesamaan suku, agama, ras,dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Politik identitas dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia karena aspirasi politik yang terbentuk ke dalam beberapa kelompok seperti partai politik ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terasosiasi dengan identitas tertentu.
Stabilitas negara akan hancur jika dalam demokratisasi negara tercipta pertentangan pada kelompok-kelompok identitas.
Kelompok-Kelompok identitas yang lebih mengedepankan suatu golongan untuk mendapatkan pengaruh politik menjadi salah satu faktor yang dapat memicu adanya politik identitas.
Faktor lain yang dapat memicu adanya politik identitas dalam demokrasi Indonesia ialah sistem politik dan peranan aktor dalam mengelola politik identitas yang terjadi.
Tentunya penggunaan isu politik identitas pada pemilu 2024 mendatang mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak praktek.
"Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan. Serta dikhawatirkan secara lambat laun akan mencederai demokrasi," ungkapnya.
Berbagai penggiringan isu seperti berita hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat.
Masalahnya adalah, ketika isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karier serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.
Dampak dari politik identitas pada pemilu 2024 yang akan datang yakni membuat kandidat yang bertarung akan mengabaikan kebijakan juga kualitas jika dalam prosesnya hanya fokus pada pengusungan politik identitas.
Tentu, maraknya isu populisme dalam politik identitas juga menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa dan negara indonesia. Terlebih pada prinsipprinsip demokrasi yang mana kita ketahui bersama sistem pemerintahan indonesia menganut sistem demokrasi.
Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan kembali agar isu-isu politik yang diwarnai dengan provokasi dan kebencian tidak terjadi dan menjadikan pemilu 2024 yang demokratis. Dan juga perhatian bersama dan mendasar dari proses-proses demokrasi kita mampu mengayomi seluruh masyarakat yang memiliki hak kesetaraan yang sama.
Ketua Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DIY Muhammad Syaifudin mengatakan apabila terjadi politik identitas, masyarakat dimbau berpatisipasi untuk memeranginya.
"Politik identitas itu betul-betul harus kita lawan, karena dapat mengancam kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Untuk itu, demi menjaga kedaulatan Indonesia, Syaifudin mengatakan bahwa perlu dilakukan politik kebangsaan. Sebab, politik kebangsaan itu dinilai menomor satu kan kebutuhan bangsa dan negaran
"Ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian berbasis radikalisme, apalagi menjual agama sebagai komoditi politik dan menjual identitas masing-masing, maka dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," urai Syaifudin.
"Saya ingatkan kepada semua eleman bahwa bangsa ini (Indonesia), terlahir dari semua elemen masyarakat, semua unsur kebudayaan dan semua agama yang ada," tandas dia
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY mengatakan penting bagi semua elemen di Yogya bergotong royong dan bersatu mewujudkan rasa aman dan damai menyambut proses Pemilihan Umum 2024.
Salah satunya mengoptimalkan peran Jaga Warga kala ada konflik dan mampu berikan pemetaan masalah di wilayah.
Advertisement
