 |
| Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto |
JOGJAGRID.COM : PDI Perjuangan tengah menyoroti langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024.
Langkah Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDI Perjuangan tak sesuai etika politik yang diharapkan karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kami tegaskan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi - Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di UGM Yogyakarta Senin 10 Oktober 2022.
Etika politik yang dimaksud Hasto,
partai partai pengusung Jokowi berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah selama lima tahun ke depan," kata dia.
Hasto mencontohkan, satu contoh besar perbedaan pandangan Jokowi dengan Anies tak lain terkait rencana besar pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan. Sementara Anies, kata Hasto, menghendaki ibukota tetap di DKI Jakarta.
"Presiden Jokowi saat ini memiliki skala prioritas dalam mengatasi persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan juga akibat tekanan perekonomian global akibat perang Rusia- Ukraina, tinggal seluruh partai politik pengusungnya juga harus memiliki komitmen sama dan mendukung kebijakan itu misalnya di dalam pemindahan ibu kota negara," kata Hasto.
Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan menjadi cita cita besar pemerintahan di bawah Jokowi karena dalam konteks koridor strategis, kata Hasto, Kalimantan menggambarkan suatu imajinasi geopolitik yang senafas dengan yang dipikirkan presiden pertama Soekarno dalam menghadapi masa depan di kawasan Asia Pasifik.
"Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jomowi, ini akan kontradiktif," kata Hasto.
"Berkali-kali Pak Anies Baswedan menyatakan tetap mencoba untuk mempertahankan ibukota tetap berada di Jakarta, sedangkan Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," Hasto menambahkan.
Lantas apa pandangan PDI Perjuangan dengan partai Nasdem yang gelagatnya dinilai sudah tak sejalan dengan kebijakan Jokowi itu? Sementara kader kader Nasdem saat ini masih duduk sebagai menteri Jokowi?
"(Urusan menteri menteri Nasdem di kabinet) itu urusan Pak Jokowi," kata Hasto.
Kader Nasdem yang menjadi menteri Jokowi antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Ditanya apakah PDI Perjuangan khawatir manakala ke depan tampuk kepempinan dilanjutkan Anies Baswedan bakal merusak program yang dibangun Jokowi selama 10 tahun, Hasto menjawabnya diplomatis.
"Berpartai itu harus dengan keyakinan serta optimisme, dan keyakinan- optimisme itu akan benar jika bisa menyatu dengan suara rakyat, maka PDI Perjuangan terus menyiapkan calon calon pemimpin berkualitas," kata Hasto.
Hasto menambahkan untuk menjadi presiden pun mekanismenya sudah jelas. Harus didukung gabungan partai politik dan untuk menang harus menang 50 persen plus satu serta mendapatkan dukungan suara yang terdistribusi di 20 provinsi. (Cak/Rls)
Advertisement
