 |
JOGJAGRID.COM,-Trilogi Pembangunan yang digagas dan dilaksanakan oleh Presiden RI ke 2 Suharto dinilai masih relevan untuk diterapkan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI yang juga ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman dalam keterangan pers, Kamis ( 20/10/2022).Trilogi Pembangunan merupakan salah satu isi program kerja yang dibentuk oleh Kabinet Pembangunan III pada masa pemerintahan Presiden Suharto pada periode 1978-1983. Kabinet Pembangunan III menyelenggarakan Pelita III, yang menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.
" Saya menilai Trilogi Pembangunannya Pak Harto ini masih sangat relevan sampai sekarang ini. Sebab Trilogi Pembangunan memiliki tujuan yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan," tutur Gandung Pardiman yang juga anggota Komisi VII DPR RI.
Gandung Pardiman menambahkan pada masa pemerintahan Presiden Suharto digagas Trilogi Pembangunan yang terdiri dari Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi tinggi dan Pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya. Isi trilogi Pembangunan ide dari Pak Harto ini masih sangat layak untuk diterapkan sampai sekarang ini. Di zaman Pak Harto ada program repelita yakni rencana Pembangunan Lima Tahun dan 8 jalur pemertaan dan semua itu masih sangat relevan sampai sekarang.
" Program - programnya Pak harto masih sangat relevan jika diterapkan pada masa pemerintahan sekarang ini, dimana Presiden Joko Widodo sangat perhatian sekali dengan pemerataan pembangunan seperti salah sati isi dari trilogi Pembangunan yakni pemertaan pembangunan dan hasil - hasilnya. Daerah terpencil sudah dibangun oleh Pak Jokowi," ungkap Gandung Pardiman.
Pada masa pemerintah Presiden Suharto proses pembangunannya sangat tertata dan bertahap dengan program yang dikenal dengan rencana pembangunan Lima Tahun ( Repelita ). Mulai dari Repelita I hingga repelita VI yang disempuranakan dengan adanya garis Besar Haluan negara ( GBHN )
" Dengan adanya rencana pembangunan dan ditambah dengan GBHN arah pembangunannya jelas untuk 5 tahun mendatang. Hal - hal positif saat pemerintah presiden Suharto ini tidak ada salahnya jika diterapkan untuk pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik," papar Gandung. (Dho/Ian)
Advertisement
