JOGJAGRID.COM : Setahun belakangan pandemi Covid-19 telah memukul sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga yang usaha berskala besar.
Pengusaha yang juga tokoh masyarakat Freeda Mustikasari pun menilai perekonomian menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara.
Perempuan yang juga Sekretaris DPD Demokrat DIY itu pun menyoroti bagaimana seharusnya pemerintah berperan membantu kelompok usaha.
"Tugas pemerintah saat ini mendorong dan mendukung, bagaimana agar kelompok usaha seperti UMKM juga usaha skala besar itu bisa semakin tangguh menghadapi masa pandemi," kata Freeda Kamis (22/4/2021).
Melansir data Kementerian Koperasi dan UMKM pekan ini, akibat pandemi Covid-19 telah terjadi penurunan besar pendapatan UMKM dan tak sedikit dari mereka yang kolaps.
Berdasarkan catatan BPS, ada sekitar 500 ribu UMKM di tanah air yang bangkrut dari total 64 juta UMKM dan disebutkan pula BPS antara 40-80 persen omset UMKM itu turun sehingga mereka harus menghadapi masalah pembiayaan.
Freeda mengatakan dalam situasi ini, sebagai sosok dengan latar belakang dunia usaha menilai, ia melihat kalangan pelaku UMKM butuh adanya barang-barang yang bisa dipasarkan.
Padahal sementara daya beli masyarakat saat ini juga masih menurun dan akan cenderung mempriorotaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk dikonsumsi.
"Dengan situasi itu, tentu perlu adanya pembinaan dan dukungan bagi sektor UMKM secara intens, bagaimana dalam situasi sulit ini mereka tetap bisa bergerak, melakukan inovasi-inovasi produk," kata Freeda yang juga menjabat Plt. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sleman itu.
Freeda membeberkan, dalam tataran akar rumput, perlu diciptakan kolaborasi antar UMKM. Hal ini bisa difasilitas pemerintah.
"Tentu saja, fasilitasi pemerintah itu juga di dalamnya tetap tak meninggalkan kebijakan lain seperti bantuan berupa suntikan modal sehingga para pelaku UMKM itu juga terbantu mendapatkan bahan baku," katanya.
Menurut Freeda bantuan modal atau yang sifatnya pinjaman lunak saat ini jadi kebutuhan pelaku usaha kecil menengah.
"Karena di dalam bantuan pinjaman lunak itu kan ada keringanan bunga pinjaman dan kemudahan dalam penjaminannya," katanya.
Freeda menilai fasilitasi untuk kolaborasi dan bantuan permodalan ini pemerintah bisa menggandeng pihak pendukung atau pihak ketiga/swasta.
"Termasuk juga mensupport pelaku UMKM dapat semakin membiasakan sistem pemasaran dan penjualan yang efektif di masa pandemi ini, lebih ke jemput bola, mendekati konsumen. Hal-hal seperti ini kan juga perlu pendidikan, makanya peran pemerintah bisa dimaksimalkan di sini," kata Freeda.
Freeda mencontohkan, sebagian UMKM yang bertahan di masa pandemi ini ketika mereka sudah bisa melakukan inovasi produk dan beradaptasi dalam sistem pemasarannya.
"Mereka yang sudah aware dengan penggunaan media digital kebanyakan tetap survive, karena mereka bisa beradaptasi, tapi kan tidak semua, masih banyak yang perlu didukung agar bisa survive," ujarnya.
Pemerintah diharapkan Freeda bisa mendukung pemasaran digital pelaku UMKM ini. Misalnya seperti penyediaan program Wifi Gratis.
Freeda pun berharap, kalangan pelaku usaha baik kecil menengah maupun skala besar tetap sabar dan tak henti melakukan inovasi serta adaptasi sehingga dapat terus bertahan dan membaca peluang di masa pandemi ini. (Dwita)
Advertisement
