JOGJAGRID.COM: “Kita harus menyambut gembira program Dinas Sosial yakni e-warung sebagai salah satu langkah penanganan fakir miskin. Namun, e-warung ini harus dibentuk seperti koperasi dan bukan milik seseorang, jadi SHU akan kembali ke masyarakat,” jelas Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji.
Pernyataan tersebut disampaikan Aji pada Rapat Koordinasi Penanganan Fakir Miskin yang digelar Dinas Sosial DIY, Rabu (17/03) siang di Hotel Phoenix, Yogyakarta. Menurut Aji, misi selanjutnya yang harus terus diupayakan adalah mengurangi kemiskinan, bukan hanya sekadar berkiblat pada angka kemiskinannya saja. “Kemiskinan DIY itu tinggi, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, kemiskinan DIY semakin tinggi lagi,” jelasnya.
Aji melanjutkan, pola pemberian bantuan sosial juga harus mencermati beberapa hal. Salah satunya adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang dinilai masih produktif. “Untuk keluarga produktif, bukan bantuan berupa uang tunai yang diberikan, namun harus ditakar apa yang diperbantukan, sesuai keahlian yang menerima,” ujar Aji.
Selain itu, pendamping dari Dinas Sosial sejatinya tak hanya membagikan bantuan saja, namun turut melakukan pendataan. “Pendamping bisa melakukan pendekatan secara personal pada keluarga miskin itu. Kita akan pikirkan dengan teman-teman di kabupaten. Apalagi mumpung saat ini sedang dilakukan pendataan ulang, bisa sekaligus mendata apa saja potensi wilayah terkait,” tambah mantan Kepala Dinas Dikpora DIY ini.
Terkait dengan program padat karya yang telah dilaksanakan pemerintah, Aji menilai program tersebut sudah sesuai dan layak dilanjutnya. Namun demikian, Aji berpesan bahwa skema program padat karya harus variatif agar keluaran yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. “Padat karya jangan hanya mengeraskan dan membangun jalan aspal saja. Memang para pekerja akan mendapatkan upah pada hari tertentu, namun bisa nggak kalau kemudian padat karya membangun sesuatu yang produktif dan berkelanjutan,” jelas Aji.
Aji memberikan contoh p[ada pengembangan wisata berkelanjutan. “Tempat dan pariwisata DIY kan basisnya komunitas. Misalnya Desa Wisata Mangunan yang dapat menyumbangkan Rp2,5miliar sebagai Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya kepada Pemda DIY. “Jadi di sana sudah tidak ada lagi orang miskin. Bisa tidak ide-ide pengembangan e-warung itu arahnya dibuat ke sana. Ini adalah tugas Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan masyarakat,” tambahnya.
Ia pun turut menegaskan jika besaran bantuan sosial tunai yang diberikan, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Jadi jangan sampai ada pemotongan di sana-sini. Tugas Dinas Sosial memastikan apakah penyaluran bantuan sudah sampai dengan baik ataukah belum,” ujar Aji.
Di sisi lain, Aji menegaskan agar masyarakat jangan mudah berbangga ketika telah ada investor yang masuk ke wilayah tempat tinggalnya. “Jangan bangga kalau sudah ada investor, banggalah kalau sudah banyak usaha berbasis komunitas bermunculan,” tegasnya.
Sementara, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DIY Agus Setyanto menjamin bahwa penyaluran dana bantuan sosial di DIY telah sesuai denga standar operasional dan prosedur. “Kami bisa memastikan tidak akan ada pemotongan. Besaran dana yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” ungkapnya.
Agus juga mengamini pernyataan Aji bahwa para pendamping Dinas Sosial senantiasa berupaya melakukan pendekatan pada penerima bantuan. "Saya rasa, pendekatan personal ini akan membantu kami dalam menentukan bantuan apa yang paling cocok untuk diberikan kepada masing-masing penerima bantuan,” ujar Agus.
Agus turut mengapresiasi langkah dan ide Sekda DIY dalam kaitannya memberikan inovasi pada pengembangan kinerja Dinas Sosial menangani fakir miskin di DIY. "Kami mengapresiasi Bapak Sekda DIY atas saran dan masukannya. Sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan selanjutnya," tutup Agus (Bre)
