JOGJAGRID.COM: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,385 di September 2020. Dari angka tersebut terdapat 7 provinsi dengan gini rasio tertinggi.
Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY tercatat dengan ketimpangan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 0,437. Di susul Gorontalo (0,406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388), dan Nusa Tenggara Barat (0,386).
"Jadi tidak mudah menjawab pertanyaan itu (soal rasio gini) dalam kondisi ketidak pastian. Tidak mungkin di dalam masa-masa seperti ini akan ada investasi, berarti investor untuk masuk ke Jogja," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (16/2).
Kondisi pandemi membuat minimnya investor masuk. Untuk itu, Pemda DIY harus memaksimalkan APBD untuk menopang ekonomi.
"Jadi bagaimana APBD baik provinsi kabupaten kota bisa menjadi kekuatan utama di daam menopang ekonomi. Di mana dan bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk membantu. Tadi sudah saya utarakan stimulus maupun pengurangan pajak dan sebagainya," katanya.
Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada 2021 juga sulit diprediksi. Pasalnya pandemi corona ini masih belum tahu kapan akan berakhir.
"Jadi memprediksinya sangat sulit untuk kita bicara pertumbuhan. Yang penting bagaimana tumbuh biarpun sedikit untuk bisa melangkah di tahun depan lebih baik, dari pada minus biarpun kemarin hasilnya masih minus 2,3 kira-kira," ujarnya.
Selain kepada APBD, Sri Sultan berharap adanya investasi di jalan tol, kereta api dari kota ke bandara YIA bisa memberikan ruang ekonomi di Yogyakarta.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan salah satu solusi menggerakkan ekonomi di masyarakat adalah dengan program padat karya.
"Untuk menjangkaunya maka program dilakukan pemda adalah lebih banyak proyek-proyek dengan cara padat karya. Lalu kita ini sekarang sudah sulit andalkan belanja swasta. Yang bisa diandalkan adalah belanja pemerintah maka belanja pemerintah Pak gub beberapa waktu mengumpulkan OPD terutama aktivitas-aktivitas segera melakukan padat karya bantuan sosial untuk bisa menbangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah," katanya.
Padat karya di desa-desa ini meliputi proyek jalan desa maupun pengerasan jalan tak lagi memperbanyak alat berat tetapi menggunakan padat karya. Sehingga akan semakin banyak lapangan kerja yang dimunculkan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY juga merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020 pada hari ini Senin (15/2). Per September 2020 tercatat jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 503,14 ribu orang.
Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 27,4 ribu penduduk. Dengan begitu persentase penduduk miskin DIY naik sebesar 0,52 poin persen menjadi 12,80 persen (Dika)
Advertisement
