 |
| Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai |
JOGJAGRID.COM : DPRD DIY berharap proyek tol yang tengah dipersiapkan melintasi wilayah DIY seperti Yogya-Solo maupun Yogya-Bawen benar benar memberi prioritas pada potensi lokal dalam pengerjaannya kelak.
Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai pada Selasa 14 Juli 2020 menyatakan proyek pembangunan jalan tol Yogya perlu mengutamakan baik tenaga kerja, pengusaha juga material lokal dapat terserap lebih dulu.
"Potensi lokal baik tenaga kerja, pengusaha juga material perlu diutamakan. Namun tetap mempertimbangkan juga kapasitas dan kemampuannya, " ujar Anton.
Pemerintah DIY sebelumnya telah menyatakan pembangunan fisik jalan tol ruas Yogya-Solo rencana akan direalisasikan pada bulan Agustus 2022.
Adapun pembebasan dan pembayaran lahan cikal bakal tol akan dimulai pada Agustus 2021 dan ditargetkan selesai sebelum bulan tenggat pembangunan fisik.
Anton mendorong agar proyek itu bisa seiring dengan pemulihan dampak Covid-19.
Terlebih, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY sebelumnya mencatat, sejak April saja, akibat dari pandemi di DIY lebih dari 35.252 pekerja/buruh dari 1.023 perusahaan yang dirumahkan. Selain itu ada sebanyak 1.710 pekerja/buruh dari 37 perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jadi diharapkan ada upaya pemulihan ekonomi akibat Covid juga dari tol ini," kata Anton.
Anton menilai penyerapan tenaga kerja lokal untuk proyek tol itu tentu juga lebih menguntungkan karena penanggungjawab proyek itu tidak perlu menyediakan rumah tinggal sementara selama proyek berlangsung.
"Tapi prinsipnya tetap mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhannya di lapangan, sesuai kompetensinya," ujarnya.
Anton menambahkan, proyek yang menjadi ranah pemerintah pusat dan menggandeng pemerintah DIY itu, diharapkan menjadi pengungkit perekonomian lokal yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Sebab seperti diketahui, dampak Covid-19 telah membuat ribuan pekerja di DIY dirumahkan maupun di PHK.
Tak hanya itu, masyarakat khususnya kalangan seperti buruh bangunan juga tak bisa bekerja setelah proyek proyek infrastruktur pemerintah daerah ikut macet karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu pekerja di restoran, hotel, kafe dan sektor wisata lain juga banyak yang terdampak namun belum semuanya terdata. Terutama di kawasan Kabupaten Sleman, yang selama ini banyak tersebar industri, dan pusat perekonomian seperti pusat belanja, hotel, wisata dan lainnya.
Anton juga mendorong, selaku DPRD DIY, pihaknya berharap proses proyek dari tahapan pembebasan lahan sampai nanti pembangunannya dapat berjalan smooth, tanpa kendala.
Oleh sebab itu menurutnya eksekutif khususnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten benar benar bisa bersinergi dalam mengawal pengerjaan proyek itu hingga tuntas.
"Kami minta pemerintah Kabupaten Sleman, juga Pemda DIY duduk bersama dan intens berkoordinasi dengan stakeholder terutama masyarakat terdampak agar proyek ini berjalan sesuai tujuan yang diharapkan," ujar Anton.
Anton menuturkan, perlu ada pemahaman lebih luas pula kepada publik apa manfaat tol itu ke depan sehingga masyarakat juga melihatnya secara utuh.
Seperti diketahui, ujar Anton, tol ini akan mempersingkat mobilitas dari wilayah DIY-Jawa Tengah dan ditargetkan makin mendongkrak sektor ekonomi hingga wisata di masa datang.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) atau Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana DIY Krido Suprayitno mengatakan proses konsultasi publik proyek pembangunan jalan tol ruas Yogya-Solo sesuai dengan rencana meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Pasca konsultasi publik selesai, pihaknya tengah memproses penyusunan dokumen IPL Gubernur DIY untuk proyek jalan tol ruas Yogya-Solo yang diharapkan bisa keluar pada Juli 2020 mendatang.
Krido mengatakan bahwa 95 persen penyusunan fasilitas dokumen IPL proyek pembangunan jalan tol ruas Yogya-Solo.
“Perlu disampaikan juga bahwa tidak ada permasalahan yang berarti dalm tahap konsultasi public yang melibatkan pemangku kepentingan hingga melakukan penyisiran dari pintu ke pintu,” jelasnya.
Sebelum konsultasi publik jalan tol Yogya-Solo yang panjangnya lebih kurang 22 Kilometer (Km) mempunyai total bidang kurang lebih sebanyak 2906 bidang dengan luas lebih kurang 180,5 hektar. "Setelahnya adanyakonusltasi public, jumlahnya menjadi 3006 bidang dengan keluasan lebih kurang 177,5 Ha dengan 2.978 warga terdampak.
Oleh karenanya, Pemda DIY tidak membentuk tim keberatan karena semua warga terdampak pada prinsipnya setuju," tandasnya.
(Ben/Tam)
