JOGJAGRID.COM : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah DIY maupun semua pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung perekonomian DIY di tengah pandemi.
Namun, Sri Sultan menegaskan sektor pariwisata DIY belum akan dibuka secara penuh.
Hal ini diungkapkan Sri Sultan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2020 yang digelar secara virtual pada Selasa (28/07). Rakordal kali ini mengangkat tema ‘Peningkatan Kinerja dalam rangka Menyambut Adaptasi Kebiasaan Baru’. Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan berharap semua pihak bisa tetap memperhatikan arahan Presiden RI.
“Dalam pidatonya yang terakhir, Presiden sudah menegaskan, selain membicarakan sektor kesehatan karena pandemi CoViD-19, ekonomi juga harus tetap jalan. Dan untuk masalah ekonomi ini, kami belum bersedia me-launching sektor pariwisata secara luas,” ungkap Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, pihaknya masih merasa keberatan jika sektor pariwisata dibuka total dikarenakan risikonya yang terlalu besar.
Untuk itu, Sri Sultan meminta agar pemerintah kabupaten/kota di DIY bisa melakukan pembukaan sektor pariwisata secara bertahap.
“Jadi silahkan kalau mau buka, tapi secara bertahap. Saya berharap bisa dilihat relevansinya. Dan yang terpenting risiko-risikonya harus sudah diminimalisir, karena yang berkunjung tidak hanya orang Jogja, tapi juga dari luar Jogja,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan pun menegaskan, dirinya tidak ingin DIY ada pengalaman seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua CoViD-19, di mana beberapa tempat publik baru dibuka sudah harus ditutup lagi.
“Risiko-risiko semacam ini yang kita hindari agar tidak repot di belakangnya. Kalau sudah aman, nyaman, dan masyarakat terdidik dengan lebih baik, baru nanti kita perluas lagi,” kata Sri Sultan.
Selain itu, Sri Sultan kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota maupun Pemda DIY bisa menggunakan APBD secara efektif dan efisien. Sri Sultan juga berharap semua pekerjaan yang sudah direncanakan bisa diselesaikan, baik program fisik maupun non fisik, termasuk untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Harapannya, pada kuartal ketiga dan keempat nanti, pertumbuhan ekonomi DIY tidak terlalu minus besar, syukur-syukur bisa plus,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan pun menyerahkan hasil kinerja kabupaten/kota dan mengumumkan kinerja OPD di Lingkungan Pemda DIY. OPD yang menjadi pengguna anggaran dengan peringkat tertinggi ialah Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan terendah ialah Dinas Kebudayaan. Sementara itu, kuasa pengguna anggaran peringkat tertinggi ialah Pelabuhan perikanan Pantai, sedangkan terendah Balai Pemuda dan Olahraga.
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Dan Pemda DIY memfokuskan diri pada Bantuan Tak Terduga (BTT) yang kemudian dipercepat.
“Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” imbuhnya.
Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menambahkan, pertumbuhan ekonomi di DIY, sejak 2017 selalu di atas rata-rata nasional. Dan pada 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi DIY sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa. Namun kondisi DIY di triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.
“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” jelasnya. (***)
Advertisement
