Sebelumnya, PPG mendesak agar Haryadi Suyuti dicopot dari jabatannya melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Namun DPD Golkar DIY, melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar DIY Marzuki Ars Simatupang pada Rabu (9/10) menyatakan dengan tegas menolak desakan pencopotan itu dan menegaskan akan mempertahankan Haryadi sampai tiga bulan setelah Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan Desember 2019.
PPG pun merespon balik sikap DPD Golkar itu.
"Kami menyatakan Ketua DPD Golkar DIY tidak mengerti mekanisme organisasi. Karena di dalam organisasi sudah ada tupoksi masing masing bidang," ujar
Koordinator PPG DIY Hasan Syaifullah Kamis (10/10).
Menurutnya jika mewakili ketua berhalangan seharusnya adalah ketua harian atau sekretaris, jika permasalahan organisasi maka bidang organisasi yang mewakili, jika masalah pemilu maka bidang pemenangan pemilu yang mewakili.
"Ini malah sudah beberapa kali Ketua DPD Partai Golkar DIY atau menunjuk wakil ketua bidang hukum Marzuki Simatupang untuk mewakili, apakah karena ada permasalahan hukum atau bagaimana? " ujar Hasan.
Menurut Hasan, jika aksinya dituding para pengurus DPD Partai Golkar DIY ditunggangi aktor di belakang layar, mereka tak membantahnya.
"Memang ada aktor dibelakang kita adalah Kader dan Simpatisan Partai Golkar yang tersebar di seluruh DIY yang membuat PPG bersatu, berpikir, berkomunikasi dengan seluruh kader kader Golkar DIY. Hal ini dipicu oleh kepemimpinan Haryadi Suyuti yang tidak becus mengelola Partai Golkar DIY," ujarnya.
"Sebenarnya kami kecewa sekaligus kasihan dengan Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti, karena beliau dikelilingi oleh pembisik pembisik yang kurang paham dengan organisasi kepartaian," Hasan menambahkan
Ditambah, ujar dia, sangat terlihat dengan jelas bahwa Ketua DPD DIY seperti tersandera dalam melaksanakan tugasnya hal ini sangat terlihat salah satunya dengan tidak ada kerja nyata Haryadi dalam pemenangan Partai Golkar dalam pileg kmrn sehingga kursi Partai Golkar Berkurang dari 8 menjadi 5, diperparah lagi kebijakan ketua DPD Partai Golkar DIY ada indikasi didikte oleh pihak luar Partai.
"Dengan kondisi tersebut Musdalub DPD Golkar DIY menjadi pilihan terbaik saat ini untuk melakukan perbaikan menyeluruh sehingga akan lebih solid dan utuh jalannya
Golkar DIY menuju kejayaan sebagai Partai Besar di Indonesia," ujarnyam
Hasan juga menuding Pengurus DPD Partai Golkar DIY yang sempat menyamakan Kondisi ketua DPD DIY dengan Ketum Airlangga Hartarto sangat tak pantas.
"Hal itu sangat berbeda jauh karena seluruh warga Golkar melihat bagaimana Ketum Airlangga dibantu tokoh-tokoh senior nasional keliling ke seluruh wilayah Indonesia membangkitkan dan konsolidasi untuk pemilu 2019. Ini berbanding terbalik dengan Aktivitas Ketua DPD Golkar DIY," ujarnya.
PPG DIY menurutnya sebenarnya selalu mengedepankan falsafah jawa "mikul dhuwur mendem jero" kepada ketua DPD Golkar DIY.
Sehingga pihaknya memberikan pilihan untuk Haryadi berupa pengunduran diri secara terhormat, dan masih ada waktu sampai pertengahan Oktober ini.
Karena jika Haryadi tidak melakukan pengunduran diri itu maka dalam waktu beberapa hari ke depan akan ada eskalasi politik di dalam tubuh Partai Golkar DIY baik secara kualitas, maupun kuantitas demi kabangkitan dan kejayaan Partai Golkar DIY ke depan. (Wit)
Advertisement
