“Pancasila mengajarkan persatuan. penting agar bangsa ini tidak terpecah seperti banyak bangsa-bangsa lain yang habis karena pertikaian geopolitik,” kata Sukamta saat mengisi Forum Diskusi Pancasila yang diselenggarakan Kemenkominfo bersama DPR RI di Hotel Burza, Yogyakarta, Selasa (8/10).
Terlebih, ujar Sukamta, peristiwa-peristiwa belakangan yang terjadi, seperti bencana kebakaran hutan, kerusuhan di Papua menunjukan semakin pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila.
“Kita jaga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” kata politisi PKS asal Daerah Pemilihan DIY itu.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriyawan mengungkapkan nilai-nilai Pancasila belum terimplementasi secara baik dalam berbangsa maupun bernegara. Antara lain masuknya sekulerisme dan liberalisme merupakan faham yang tidak ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila.
“One man one vote, itukan sistem pemilu liberal. Suara seorang profesor sama kemampuannya, hanya satu suara, dengan yang lulusan SD. Sementara Pancasila lebih mendorong representasi ataupun keterwakilan,” kata dia.
Termasuk sekulerisme, juga tidak cocok diterapkan negara-negara yang mayoritas penduduknya memiliki basis agama, apapun agama, itu.
“Negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen muncul penolakan sekulerisme, di Filipina yang mayoritas Khatolik juga ada penolakan sekulerisme. Jadi, kalau di Indonesia ada penolakan sekulerisme bukan semata-mata karena Islam, kebetulan saja karena penduduknya mayoritas Islam,” katanya.
Ia mengatakan ideologi di Indonesia tidak sama dengan ideologi dengan negara-negara asing termasuk Amerika dan China. Menurutnya, baik sekulerisme, liberalisme dan komunisme merupakan faham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
“Sehingga memang, Pancasila ini perlu domongkan lagi, hanya menjadi slogan pencitraan ataukah kepribadian bangsa,” katanya.
Sementara itu Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Bambang Gunawan meminta masyarakat tidak meninggalkan nilai-nilai persatuan termasuk saat memanfaatkan teknologi informasi. Ia mengkuatirkan penggunaan teknologi informasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusuhan, seperti di Papua.
Karena itu kita harus bijak dalam bermedsos karena dari medsos bisa jadi unjuk rasa,” kata dia.
Pihaknya mengaku terakait kerusuhan di Papua, Kominfo sengaja melemahkan jaringan media sosial dengan cara membatasi akses informasi. “Dan bisa meredakan gejolak yang ada,” terang dia. (Sur)
Advertisement
