DPD Partai Golkar DIY menilai tak bisa memenuhi aspirasi PPG itu karena para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan Golkar tersebut bukanlah organ resmi alias tidak berada dalam sistem resmi kepartaian.
"Kami telah melakukan klarifikasi pada para ketua organisasi kepemudaaan Golkar seperti AMPI dan AMPG terkait pernyataan PPG dan melakukan rapat harian menyikapi hal tersebut. Hasilnya, para ketua organisasi tersebut tak mengetahui siapa mereka sehingga dipastikan PPG hanya mewakili individu bukan organisasi. PPG sendiri tidak dikenal dalam organ Hasta Karya Golkar," kata Marzuki Arse Simatupang, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai DIY di Kantor DPD Golkar DIY Jumat ( 20/9)
Meski demikian, Marzuki tak menyebut desakan PPG itu ilegal hanya apa yang dilakukan tak sesuai tahapan struktural.
Sebab yang bisa membentuk organisasi hanya DPP. Secara rasional mereka kader Golkar.
"Secara rasa mereka anak-anak muda Golkar tapi secara kepartaian sulit kita membuka dialog dengan kita kalau mereka menggunakan organ di luar Golkar. Kalau mereka resmi menggunakan AMPG, AMPI atau yang lain enak bisa dijalurkan tapi kalau tak gunakan itu dan tersebar di beberapa kabupaten bagaimana provinsi berdialog," ujarnya.
Pihaknya pun ingin melakukan pendekatan personal, namun tak ada pintu masuknua untuk dialog dengan kelompok PPG itu.
DPD Partai Golkar DIY menurut Marzuki kebingungan karena apa yang dibawa PPG tersebut tak sesuai dengan mekanisme partai. “Mematok dan memaksa untuk mundur, ini tidak ada dalam budaya Golkar. Tidak ada yang berwenang mematok tanggal sekian harus mundur. Ketua itu bertanggung jawab di Musda. Kalau ada kritik nanti di Musda, ada salurannya. Tinggal sebentar lagi awal 2020 mungkin sudah Musda,” tandas Marzuki didampingi Agus Mulyono, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar DIY.
Terkait hasil pemilu jeblog yang dipermasalahkan PPG beberapa waktu lalu, DPD Partai Golkar DIY telah melakukan pleno secara internal dan semua pihak menerima dengan legowo. “Kami sudah evaluasi pemilu 2019 dan hasilnya kami sudah menerima tanpa menyalahkan siapapun. Itu di bulan puasa kemarin dan dilakukan secara internal tapi kok kemudian di bawa ke luar. Kita punya organ di dalam kewenangan pemilu dan sudah dipertanggung jawabkan di rapat pleno. Semua sudah legowo menerima tanpa menyalahkan siapapun karena ini pekerjaan bersama,” pungkas dia.
Dedi Suwardi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar DIY menambahkan pihaknya tak mempermasalahkan aspirasi dari kader-kader muda yang diyakini ingin membesarkan partai. Namun ia mengingatkan bawasanya partai memiliki sistem untuk penyampaian masukan dan kritik.
“Kami tak tanggapi aspirasi ini sebagai hal negatif tapi justru masukan bagi Golkar. Tapi harus dipahami ini masa transisi bahwa kepemimpinan Pak Haryadi juga tidak dari awal. Kalau ada masukan dan kritik atau apapun nanti salurannya di Musda,” ungkap dia.
Persaudaraan Pemuda Golkar DIY (PPG) sebelumnya menyatakan siap berangkat ke DPP Partai Golkar di Jakarta untuk mengadu terkait permintaan agar Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti mengundurkan diri dari jabatannya.
Beberapa alasan terkait kegagalan Haryadi akan disampaikan termasuk saat Golkar kehilangan kursi pimpinan di DPRD DIY dan di DPRD Kabupaten Bantul.
"PPG menyimpulkan Haryadi Suyuti tidak layak melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar DIY. PPG tetap pada tuntutan awal bahwa pada batas waktu pertengahan bulan Oktober 2019, secara terhormat segera mengundurkan diri dan atau DPP Partai Golkar segera menunjuk Plt ketua DPD Partai Golkar DIY sesuai mekanisme,” ungkap Ihwan Setiawan wakil Koordinator PPG DIY yang juga ketua AMPG Sleman.
Ikhwan mengatakan para pemuda meradang karena sampai saat ini ketua DPD Partai Golkar DIY Haryadi Suyuti belum pernah menjalankan mekanisme Partai. “Terbukti setelah MUSDALUB DPD Partai Golkar 2017 dan Drs H. Haryadi Suyuti terpilih, sampai saat ini belum pernah mengelar Rakerda Rakorda, Rapimda, dan agenda strategis partai lainnya,” sambung Ikhwan. (Faried Wiwit)
Advertisement
